Gerakan Rakyat — Setelah satu tahun berjalan, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menghadapi penilaian dari berbagai kalangan. Salah satu yang turut menyoroti adalah Anies Baswedan, tokoh politik sekaligus penggagas Gerakan Rakyat. Dalam acara Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat di Padang, Sumatera Barat, Anies mengajak publik untuk melihat sejauh mana janji-janji besar pemerintah mulai terasa di kehidupan masyarakat.
“Sudah satu tahun rakyat memberi kesempatan kepada pemerintahan baru untuk bekerja. Kita tidak langsung menilai, karena itu bagian dari etika berdemokrasi. Tapi setelah satu tahun, wajar bila rakyat mulai bertanya: apakah hasilnya sudah terasa?” ujar Anies saat memberikan sambutan di hadapan ratusan peserta.
Acara yang digelar di The Axana Hotel, Padang, Sabtu (1/11/2025), juga dihadiri oleh berbagai tokoh daerah, mahasiswa, dan pegiat sosial. Dalam kesempatan tersebut, Anies menekankan bahwa demokrasi sejati tidak berhenti di bilik suara. Partisipasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan adalah bentuk lanjutan dari mandat politik yang diberikan.
Anies kemudian mengibaratkan periode lima tahun pemerintahan sebagai 100 persen masa kerja, di mana satu tahun pertama seharusnya mewakili 20 persen dari total waktu. “Jadi, kalau sudah berjalan 20 persen dari masa jabatan, seharusnya sudah ada 20 persen juga dari janji-janji besar yang mulai terasa dampaknya di masyarakat,” jelasnya.
Ia lalu menyebut beberapa janji penting yang menjadi perhatian publik, seperti pembangunan jutaan rumah rakyat, penciptaan jutaan lapangan kerja, dan pendirian ratusan fakultas kedokteran baru. Menurut Anies, janji-janji itu menyangkut aspek fundamental kesejahteraan rakyat, sehingga wajar jika masyarakat menagih realisasinya.
“Apakah sudah mulai terlihat bentuknya di kabupaten, di nagari, di pasar-pasar, di rumah warga? Kalau belum terasa, itu artinya pemerintah perlu memperjelas arah dan langkahnya,” ujarnya.
Anies juga menggarisbawahi bahwa kritik rakyat bukan bentuk perlawanan, melainkan bentuk cinta terhadap negeri. Ia mengingatkan bahwa koreksi adalah mekanisme penting dalam demokrasi untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada rakyat.
“Koreksi bukan permusuhan. Justru koreksi adalah cara rakyat menjaga agar mandat yang diberikan tidak melenceng dari tujuan semula,” tegasnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menilai pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjelaskan program prioritasnya. Ia menilai, dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, rakyat tidak bisa lagi diberi janji tanpa bukti nyata di lapangan.
“Rakyat tidak anti pemerintah, mereka hanya ingin tahu ke mana arah kebijakan berjalan. Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan publik,” ujarnya lagi.
Anies menilai bahwa tahun pertama pemerintahan merupakan fase penting untuk membangun pondasi dan arah kebijakan yang solid. Namun, jika tanda-tanda perubahan belum tampak di akar rumput, maka rakyat berhak mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program-program tersebut.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap aktif berpartisipasi, mengawasi, sekaligus memberi masukan konstruktif kepada pemerintah. “Rakyat bukan sekadar penonton, tapi bagian penting dari perjalanan bangsa. Suara rakyat adalah kompas agar kebijakan tidak melenceng,” kata Anies menutup pidatonya.
Dengan nada reflektif, Anies menegaskan bahwa evaluasi terhadap janji-janji pemerintah bukanlah bentuk pesimisme, tetapi cara menjaga semangat demokrasi tetap hidup. “Kritik yang lahir dari kejujuran adalah tanda kepedulian. Tanpa kritik, demokrasi hanya akan menjadi formalitas,” ujarnya.
Melalui pernyataannya, Anies menegaskan kembali peran rakyat sebagai pengawas utama kekuasaan. Setelah satu tahun pemerintahan berjalan, publik kini menanti apakah janji-janji besar Prabowo-Gibran benar-benar akan diwujudkan atau hanya menjadi catatan politik di masa kampanye.
