Anies Baswedan menilai bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah berada pada tingkat yang membutuhkan penanganan berskala nasional. Penilaian tersebut ia sampaikan setelah melihat langsung kondisi masyarakat terdampak dan kerusakan yang terjadi di lapangan.
Dalam beberapa hari terakhir, Anies mengunjungi wilayah-wilayah yang terdampak parah. Ia mendatangi lokasi pengungsian, menyusuri kawasan permukiman yang rusak, serta berbincang langsung dengan warga yang kehilangan rumah dan sumber penghidupan. Dari pertemuan itu, Anies menangkap besarnya dampak sosial dan ekonomi yang kini harus dihadapi masyarakat.
Menurut Anies, bencana yang terjadi bukan hanya soal genangan air atau longsoran tanah, melainkan krisis kemanusiaan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan warga. Ia menilai kemampuan pemerintah daerah memiliki batas, sementara tantangan pemulihan yang dihadapi masyarakat jauh lebih besar.
“Kalau melihat kondisi nyata dilapangan, ini bukan lagi persoalan yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Skala dampaknya sudah nasional,” ujar Anies.
Ia menjelaskan bahwa penetapan status bencana nasional akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan bantuan. Dengan status tersebut, mobilisasi anggaran, personel, serta peralatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi antarinstansi.
Anies menyebutkan bahwa akses terhadap bantuan logistik menjadi kebutuhan mendesak bagi warga terdampak. Ketersediaan makanan, air bersih, layanan kesehatan, serta tempat tinggal sementara harus dipastikan merata. Selain itu, pembukaan akses jalan yang tertutup lumpur dan puing dinilai sangat penting agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah.
Ia juga menekankan bahwa dampak bencana akan dirasakan dalam jangka panjang. Banyak warga kehilangan rumah, anak-anak terhambat pendidikannya, dan aktivitas ekonomi masyarakat terhenti. Tanpa dukungan kuat dari pemerintah pusat, proses pemulihan dikhawatirkan akan berjalan lambat.
Menurut Anies, status bencana nasional memungkinkan negara menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih menyeluruh. Pembangunan kembali rumah warga, perbaikan sekolah, fasilitas umum, serta pemulihan infrastruktur dapat dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang dan pendanaan yang memadai.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait tata kelola anggaran dan kewenangan, Anies menyatakan bahwa pengawasan harus menjadi bagian dari proses sejak awal. Ia menilai transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Yang harus diperkuat adalah pengawasannya. Jangan sampai kekhawatiran itu justru membuat negara ragu untuk bertindak,” katanya.
Anies menilai keputusan pemerintah dalam menetapkan status bencana akan sangat menentukan arah penanganan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah yang berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak.
Anies mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal proses penanganan bencana agar berjalan terbuka dan bertanggung jawab, sehingga masyarakat yang saat ini masih berada di pengungsian dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik
