Sejak dahulu, amanah kekuasaan selalu menjadi ujian paling berat bagi manusia. Mereka yang memegangnya dengan tulus akan merasakan kelapangan di akhirat, sementara mereka yang lalai akan menanggung konsekuensinya. Sejarah mencatat bagaimana para pemimpin besar menjaga amanah dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Salah satu teladan agung itu adalah Umar bin Khattab, sosok yang memahami betul bahwa jabatan bukan tempat mencari pujian, melainkan beban yang harus dipertanggungjawabkan.
Kisah Umar memanggul sendiri karung gandum untuk rakyatnya menjadi gambaran nyata ketulusan. Saat Aslam menawarkan bantuan untuk membawakan beban itu, Umar menolak. Ia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosanya di akhirat jika amanah itu tidak dijalankan dengan baik. Baginya, melayani rakyat merupakan kewajiban pribadi yang tidak bisa dialihkan. Umar tidak mengetahui kondisi rakyat hanya dari laporan para pembantunya; ia memilih turun langsung, menyusuri kota Madinah, mencari siapa saja yang membutuhkan bantuan tanpa membawa kamera, tanpa sorotan media, dan tanpa kata-kata manis.
Gambaran seperti itu terasa begitu kontras dengan realitas zaman sekarang. Belum lama ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendatangi lokasi banjir bandang di Padang. Dalam kunjungannya, ia terlihat berjalan di tengah lumpur sambil memanggul beras bantuan. Foto-foto tersebut kemudian tersebar luas di media sosial. Banyak orang menilai bahwa tindakan itu lebih menyerupai panggung pencitraan ketimbang kerja nyata menuntaskan persoalan yang jauh lebih penting.
Di tengah aksi simbolik itu, kritik publik justru mengarah pada rekam jejak perizinan hutan yang pernah diterbitkan pada masa jabatannya sebagai menteri. Ada dugaan bahwa kebijakan tersebut memberikan ruang bagi eksploitasi hutan secara besar-besaran. Hal itu semakin diperkuat oleh temuan kayu-kayu besar tanpa kulit yang hanyut bersama arus banjir bandang di Sumatera. Kayu-kayu itu tampak terpotong rapi, seolah menunjukkan adanya aktivitas penebangan yang masif dan terencana.
Bupati Tapsel, Gus Irawan, bahkan menuntut kajian menyeluruh atas praktik penebangan hutan. Ia menyinggung bahwa izin penebangan sempat dikeluarkan hanya beberapa bulan sebelum banjir bandang terjadi. Isu ini memunculkan pertanyaan besar: apakah bencana yang menghancurkan rumah dan nyawa warga itu terjadi secara alami, atau ada campur tangan kebijakan yang keliru?
Dalam perspektif Islam, hutan bukan milik korporasi atau pejabat, melainkan milik umum yang harus dijaga demi kemaslahatan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa umat manusia memiliki hak bersama atas air, padang rumput, dan api tiga unsur yang menjadi fondasi kehidupan. Artinya, negara tidak boleh menjadikan hutan sebagai barang dagangan bagi oligarki, apalagi menyerahkan konsesinya kepada pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan rakyat dan lingkungan.
Namun realitas di Indonesia memperlihatkan kondisi yang jauh berbeda. Pengelolaan hutan justru dikuasai kelompok besar yang memiliki konsesi ratusan ribu hektare. Nama-nama seperti Industrial Forest Plantation, PT Mayawana Persada, hingga grup-grup raksasa lain menguasai wilayah yang seharusnya menjadi ruang hidup bagi masyarakat dan ekosistem. Akibatnya, bencana datang silih berganti, sementara keuntungan hanya mengalir ke segelintir orang.
Lebih ironis lagi, ketika bencana terjadi, bukan para pemilik modal yang disorot, melainkan masyarakat bawah yang dianggap kurang edukatif soal lingkungan. Guru dan murid bahkan sempat dijadikan pihak yang disalahkan, seolah-olah kurikulum sekolahlah penyebab banjir, bukan penggundulan hutan yang dilakukan secara sistematis.
Ketimpangan seperti ini semakin memperjelas bahwa sebagian pejabat lebih fokus memperindah citra ketimbang membenahi akar persoalan. Aksi memanggul beras atau berjalan di tengah lumpur bisa jadi menyentuh emosi publik sesaat, tetapi tidak membawa perubahan berarti. Yang dibutuhkan rakyat adalah solusi, bukan drama.
Kerusakan alam yang tampak hari ini sejatinya merupakan cermin dari ulah manusia sendiri. Allah SWT telah memperingatkan bahwa kerusakan di darat dan laut muncul akibat perbuatan tangan manusia, agar mereka kembali kepada kebenaran. Selama kebijakan hanya berpihak pada kepentingan segelintir orang, kerusakan akan terus mengintai, dan bencana akan terus berulang.
Dengan melihat kontras antara keteladanan Umar bin Khattab dan perilaku sebagian pejabat masa kini, jelas bahwa negeri ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berbicara soal kepedulian, tetapi membuktikan ketulusan melalui tindakan nyata. Bukan untuk kamera, bukan untuk popularitas, tetapi untuk amanah dan tanggung jawab yang kelak dipertanggungjawabkan.
